Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akan mengumpulkan seluruh fraksi di DPR untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh aktivis dan influencer di media sosial. Dasco menyatakan bahwa sebagian dari tuntutan yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan anggota kepemudaan termasuk dalam 17+8. Setelah menerima audiensi dengan BEM dan anggota kepemudaan di gedung DPR, Dasco menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait dengan keterbukaan DPR dan tunjangan akan menjadi perhatian dalam rapat fraksi yang akan digelar hari ini.
Gelombang aspirasi dari masyarakat yang diungkapkan melalui berbagai platform media sosial, seperti unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat”, kembali mencuat setelah rangkaian aksi demonstrasi di beberapa kota. Tuntutan ini bahkan dilengkapi dengan tenggat waktu, yaitu 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026. Beberapa tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu singkat menyangkut peran Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Sementara tuntutan dalam jangka waktu satu tahun mencakup reformasi besar-besaran di DPR, reformasi partai politik, perampasan aset koruptor, dan sektor ekonomi.
Dasco menekankan bahwa hal-hal seperti keterbukaan DPR, tunjangan, dan tuntutan masyarakat akan menjadi fokus dalam rapat evaluasi fraksi hari ini. Aspirasi masyarakat yang terus berkembang, ditambah dengan tuntutan yang semakin spesifik menjadi poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dalam menciptakan keputusan yang responsif dan responsibilitas terhadap keinginan rakyat.
