Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan khusus kepada para purnawirawan TNI dengan menganugerahkan pangkat istimewa atau kehormatan (HOR) kepada 11 perwira tinggi. Prosesi penganugerahan berlangsung di atas Kapal Markas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Kamis (2/10). Kenaikan pangkat istimewa ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TNI Tahun 2025 sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan pengabdian mereka selama berdinas.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya simbol, melainkan wujud penghormatan negara atas dedikasi yang melampaui panggilan tugas. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa besar yang telah mereka berikan meski sudah tidak lagi berdinas aktif. Penganugerahan didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 93/TNI Tahun 2025 tentang Penganugerahan Pangkat Istimewa. Prabowo menekankan bahwa penghormatan ini ditujukan bagi para perwira tinggi TNI yang dinilai memiliki rekam jejak pengabdian terbaik sepanjang karir militer-nya.
Dalam prosesi tersebut, Prabowo secara simbolis menanggalkan pangkat lama dan menyematkan pangkat baru kepada dua perwira purnawirawan yang hadir. Sebanyak sebelas purnawirawan Tentara Nasional Indonesia menerima kenaikan pangkat istimewa yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut daftar lengkapnya, antara lain, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) H.B.L. Mantiri, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Bibit Waluyo, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Didit Herdiawan, dan lainnya.
Penganugerahan pangkat kehormatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Presidential Inspection Presiden Prabowo di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, sekaligus sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa, pengabdian, dan dedikasi para prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik semasa aktif bertugas maupun setelah memasuki masa purnatugas. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kontribusi para purnawirawan TNI dalam menjaga kehormatan serta kedaulatan negara.
