Di tengah sorotan publik, perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya melalui media sosial tentang frekuensi kunjungan presiden ke berbagai negara, dan mempertanyakan manfaat yang dirasakan oleh rakyat atas aktivitas tersebut.
Kritik dan pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan kegelisahan masyarakat atas diplomasi yang tak langsung terlihat hasilnya, berbeda dengan infrastruktur atau bantuan sosial yang lebih kasat mata. Namun, jika mencermati kondisi dunia saat ini yang penuh gejolak, strategi diplomasi sesungguhnya sangat krusial untuk melindungi kepentingan Indonesia di ranah internasional.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo telah aktif berkunjung ke puluhan negara. Tingginya mobilitas ini menandakan upaya Indonesia untuk terus hadir dalam percaturan global dan memperkuat posisinya di tengah dinamika politik internasional yang cepat berubah.
Topik ini mendapat perhatian khusus dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar di Universitas Indonesia oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Para peserta dan narasumber sepakat bahwa ada kesenjangan pemahaman antara aktivitas diplomasi negara dan persepsi masyarakat.
Menurut Anggy Pasaribu, moderator diskusi dan jurnalis, masyarakat merasakan bahwa Indonesia semakin terlihat di kancah dunia, tetapi banyak yang belum paham alasan dan urgensi di balik berbagai kunjungan serta pertemuan internasional yang dilakukan oleh pemerintah.
Ia menyoroti bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, hingga perang di Timur Tengah, berimbas langsung pada ekonomi global. Implikasi dari konflik ini, menurutnya, tidak hanya berdampak secara makro, tetapi sampai ke harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kestabilan ekonomi domestik.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas juga memaparkan bahwa fragmentasi geopolitik saat ini menuntut Indonesia untuk tetap aktif menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan dunia. Dengan demikian, Indonesia tetap menganut prinsip bebas aktif yang fleksibel dan tidak mudah terjerat kepentingan satu pihak saja.
Pendekatan yang diterapkan, jelasnya, kini berkembang menjadi resilience-based hedging, di mana pemerintah tidak sekadar menjaga hubungan internasional, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional agar imbas fluktuasi global bisa diminimalisasi.
Keterlibatan dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukanlah sekadar tanda kehadiran, tetapi wujud strategi menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan yang makin sengit. Namun, pemahaman tentang strategi semacam ini sering kali tidak sampai ke masyarakat karena komunikasi yang kurang efektif.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, mengatakan strategi negara sering hanya beredar di tingkat elite, memakai istilah asing atau teknis yang tak mudah dipahami. Sementara yang sampai ke masyarakat hanyalah potret formalitas, seperti foto-foto pertemuan atau potongan agenda dalam berita.
Di era digital, narasi dan penyampaian pesan menjadi aspek yang sangat penting. Narasi yang kompleks dan tidak membumi mudah tersingkir oleh opini singkat yang viral. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mengerti arti penting langkah diplomatik bagi keamanan, kesejahteraan, dan masa depan negara.
Pemerintah diharapkan menghadirkan juru bicara yang mampu menyampaikan dampak konkret kebijakan luar negeri ke kehidupan masyarakat secara jelas dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi negara di media sosial juga perlu dibangun dengan narasi yang informatif, bukan sekadar ramai atau defensif tanpa substansi.
Kesimpulannya, tantangan terbesar diplomasi Indonesia bukan cuma bernegosiasi dan berelasi dengan dunia luar yang kian kompetitif, tetapi juga memastikan strategi dan manfaatnya benar-benar dipahami masyarakat. Diplomasi tidak semestinya sebatas upaya diterima dunia, melainkan juga harus dimiliki dan dirasakan signifikansinya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
