Menteri Kehutanan Diklaim Berperan Penting dalam Perdagangan Karbon
Jakarta, VIVA – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas perdagangan karbon di sektor kehutanan di Indonesia. Hal ini terjadi karena implementasi perdagangan karbon hutan saat ini dilakukan melalui skema carbon offset resmi yang diatur oleh Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026.
Peran Strategis Menhut dalam Tata Kelola Perdagangan Karbon
Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki posisi yang strategis dalam memastikan proyek-proyek karbon berjalan sesuai aturan dan tetap dipercaya pasar. Menurut Tiza, pengawasan dilakukan melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang memvalidasi dan mengawasi jalannya proyek karbon untuk mencegah klaim ganda atau double counting.
Pengawasan Ketat untuk Menjaga Integritas Perdagangan Karbon
Menurut Tiza, pengawasan yang ketat tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga integritas perdagangan karbon Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang ketat, proyek karbon dari sektor kehutanan bisa mendapatkan kepercayaan pasar baik di dalam negeri maupun di pasar global. Tingkat kepercayaan pasar terhadap unit karbon yang diterbitkan juga akan sangat memengaruhi prospek perdagangan karbon kehutanan Indonesia di masa depan.
Ia menambahkan bahwa harga pasar karbon hutan Indonesia nantinya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pasar tersebut. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi, harga jual karbon Indonesia di pasar global berpotensi meningkat, sehingga proyek karbon dari sektor kehutanan dapat memiliki nilai jual yang lebih baik.
Peran Menhut dalam Perlindungan Habitat Gajah
Selain itu, langkah penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Kalimantan juga mendapat dukungan dari kalangan pegiat konservasi. Hal ini menunjukkan komitmen Menhut dalam perlindungan habitat gajah di wilayah tersebut.
