KPAI Tetap Mendorong Evaluasi Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tetap konsisten dalam pendiriannya terkait kebijakan barak militer untuk anak-anak nakal yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, menegaskan perlunya evaluasi terhadap kebijakan ini, terutama terkait regulasi yang ada. Menurut Jasra, surat edaran yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi bisa melanggar hak anak, karena tidak ada pengkategorian anak nakal dalam UU Perlindungan Anak.
KPAI juga sudah melakukan peninjauan langsung terhadap sarana dan prasarana di berbagai barak militer. Hasilnya, masih terdapat perbedaan fasilitas antara satu barak dengan yang lain. Jasra menekankan pentingnya perspektif pelindungan anak dalam melatih anak-anak, serta perlunya adanya safe child guarding untuk melindungi anak-anak. Selain itu, KPAI juga meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan anak, seperti sekolah dan rumah rehat, untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada.
Dalam upayanya untuk mendukung transparansi dan efektivitas program perlindungan anak, KPAI mendorong adanya evaluasi menyeluruh, baik dari segi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya. Hal ini penting dilakukan agar terjadi perubahan yang positif dalam perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, KPAI terus memantau perkembangan dan evaluasi kebijakan tersebut untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.
