Kisruh pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026 kembali memunculkan kritik dari DPR, yang menyoroti kurangnya ketepatan dalam sistem pendidikan nasional. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan kekecewaannya terhadap masalah yang hampir setiap tahun selalu muncul. Ia menilai bahwa kondisi tersebut bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan juga pembelajaran yang tidak memperhatikan hak dasar anak-anak Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang adil dan bermartabat.
Menurut Puan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi alat diskriminatif yang tidak mempertimbangkan realitas sosial dan geografis di beberapa daerah, membuat anak-anak menjadi korban dari kebijakan yang kurang sensitif terhadap situasi lapangan. Ia juga menyoroti lemahnya kontrol atas digitalisasi dalam sistem pendidikan dan menekankan perlunya penegakan hukum terhadap praktik pungli, suap, dan jual beli kursi yang merusak integritas sistem pendidikan. Puan juga menyerukan agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk sistem zonasi, yang diklaim menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi akses.
Dengan adanya protes dari orang tua murid di berbagai tempat terkait SPMB, mulai dari faktor domisili, afirmasi, prestasi, hingga mutasi menjadi penekanan utama, namun masih menimbulkan kekecewaan dan dugaan manipulasi data domisili di beberapa daerah. Puan juga menyoroti urgensi penegakan transparansi, kemanusiaan, dan keadilan dalam proses masuk sekolah. Dengan demikian, perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang adil untuk semua anak di Indonesia.
