Sebuah cuplikan video yang menampilkan cekcok antara seorang perempuan pengemudi mobil dengan seorang anggota polisi lalu lintas (Polantas) baru-baru ini menjadi viral di media sosial. Video tersebut tersebar melalui akun Instagram @_thinksmart.id dan memperlihatkan Polantas yang meminta Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pengemudi mobil tersebut. Polantas juga mengungkit soal “mutasi data” kendaraan yang dianggapnya tidak relevan.
Dalam narasi video tersebut, pengunggah menyatakan bahwa istrinya dihentikan oleh polisi saat berkendara di jalan tol. Meskipun ia mengklaim semua dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM lengkap dan sah, polisi justru mempertanyakan asal penerbitan SIM. Polantas bahkan meminta SIM Jakarta, seolah-olah hanya pemilik SIM dari Jakarta yang boleh mengemudi di ibu kota.
Namun, sebenarnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa SIM harus dikeluarkan dari domisili tempat berkendara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan, bukan dari wilayah tempat tinggal. Selain itu, SIM Nasional yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat digunakan di beberapa negara ASEAN sejak 1 Juni 2025.
Kembali ke peristiwa video, polisi menuding adanya “data mutasi” yang belum sinkron. Namun, kendaraan yang dikendarai istrinya bukan mobil mutasi. Istilah mutasi biasanya merujuk pada proses mutasi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lain, yang berpengaruh pada plat nomor kendaraan dan kepemilikan. Jika kendaraan tersebut tidak dalam proses mutasi, seharusnya tidak ada alasan untuk pemeriksaan terkait data tersebut, kecuali terdapat kesalahan teknis pada sistem.
Selengkapnya mengenai kebijakan penggunaan SIM Indonesia di negara ASEAN dan detail lainnya dapat diakses pada sumber artikel. Demikianlah informasi mengenai cekcok antara perempuan pengemudi mobil dengan Polantas yang viral di media sosial.
