Senin, 22 Januari 2024 – 23:06 WIB
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masalah yang dihadapinya ketika pertama kali menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia. Masalah tersebut terkait dengan lambatnya pembagian sertifikat tanah.
Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2015 seharusnya sekitar 126 juta sertifikat tanah sudah dipegang oleh masyarakat. Namun kenyataannya, hanya sekitar 46 juta masyarakat yang memiliki sertifikat tanah.
“Ianya berarti ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah tetapi tidak memiliki sertifikat. Akibatnya, sengketa tanah terjadi di mana-mana,” ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 22 Januari 2024.
Jokowi menyebutkan bahwa pada tahun 2015 ketika dia mengecek ke Kementerian ATR/BPN, jumlah sertifikat tanah yang bisa diselesaikan sangat minim. Dari total kekurangan 80 juta sertifikat, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang bisa diselesaikan setiap tahunnya.
“Saya cek BPN setahun berapa bisa diselesaikan? Kekurangannya 80 juta. Ternyata setahun cuma 500 ribu sertifikat. Artinya, masyarakat harus menunggu selama 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat ini,” jelasnya.
Sejak saat itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat.
“Saya minta saat itu meningkat menjadi 5 juta, 7 juta, 10 juta. Dan saat ini, sudah selesai sampai akhir 2023 sebanyak 110 juta sertifikat. Saya memeriksa setiap minggu, setiap bulan, berapa yang keluar,” tambahnya.
