Jumat, 29 Maret 2024 – 06:40 WIB
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang merencanakan pembangunan sistem pertahanan semesta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Kemenko Polhukam mengenai sistem pertahanan semesta di IKN, beberapa undang-undang sedang dikaji untuk menjadi pedoman, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
“Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan memiliki dampak besar pada aspek pertahanan negara. Kebutuhan akan pertahanan menjadi sangat penting mengingat Ibu Kota Negara sebagai pusat gravitasi negara yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI,” kata Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto saat rapat di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Dalam rapat tersebut, Kisdiyanto menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023, rangkaian koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam mengenai sistem pertahanan semesta di IKN telah menghasilkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Berdasarkan keputusan menteri pertahanan tersebut, sistem pertahanan yang harus diimplementasikan di IKN adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, deterrence defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas, serta disesuaikan dengan sistem pertahanan antiaccess/area denial,” ujar Kisdiyanto.
Antiaccess/area denial (A2/AD) secara sederhana merupakan sistem pertahanan suatu wilayah yang fokusnya adalah menangkal serangan baik dari jarak jauh maupun dekat.
Tidak hanya membahas pola pertahanan A2/AD, rapat koordinasi tersebut juga membahas penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (smart defense system) untuk sistem pertahanan semesta di IKN.
“IKN hadir dengan konsep smart city yang mengintegrasikan jaringan dan teknologi informasi dalam pembangunan kota. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” kata Kisdiyanto.
Ibu Kota Nusantara, yang akan menggantikan Jakarta, akan dibangun di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. IKN juga berlokasi dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur laut terbuka yang sering dilewati kapal-kapal, termasuk kapal niaga dari dalam dan luar negeri.
