Sabtu, 6 Juli 2024 – 10:23 WIB
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penambahan struktur jabatan untuk memperkuat kader partai dalam menghadapi tantangan ke depan.
Hal itu disampaikan Hasto setelah mengikuti acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024, yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
“Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak,” ujar Hasto.
Hasto melanjutkan, “Karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, dan menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.”
Menurut Hasto, pentingnya demokrasi adalah juga memiliki kandidat yang mempunyai kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan di Indonesia. Hasto pun tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.
“Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite,” ucap Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menyampaikan PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai. Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru, seperti Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Dia menilai kemampuan Adian memberikan penjelasan kepada publik bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai. Kemudian, muncul juga nama Ronny Talapessy, yang menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum.
Hasto menilai adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism, di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. “Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan,” ujar Hasto.
Hasto menilai Megawati telah mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga. “Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto, karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI (Purn) Ganip kepala Baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu.”
Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan. “Inilah PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu,” ujarnya.
