Selasa, 8 April 2025 – 01:06 WIB
Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan terkait polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang disahkan secara cepat menjadi Undang-Undang. Proses RUU TNI tersebut menuai banyak penolakan. Menurut Prabowo, percepatan RUU TNI dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergantian pimpinan institusi TNI hampir setiap tahun. Prabowo menjelaskan bahwa inti dari RUU TNI adalah hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi, bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Prabowo menegaskan bahwa TNI tidak memiliki niat untuk kembali berdwifungsi. Ia menantang untuk melihat sejarah di mana TNI pernah keluar dari politik. Prabowo juga menyebutkan bahwa dirinya yang pertama kali mengusulkan prinsip civilian supremacy dalam lingkup TNI dan bahwa TNI harus tunduk kepada pemimpin sipil. Prabowo mengingatkan bahwa ketika ia diberhentikan dari TNI oleh Presiden RI ke-3, BJ Habibie, ia siap menerima keputusan tersebut. Prabowo menekankan pentingnya bersikap objektif dalam menilai peran TNI, karena masyarakat masih percaya pada TNI, terutama dalam situasi bencana alam.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa TNI tidak bersedia kembali berdwifungsi dan bahwa pimpinan TNI berturut-turut selalu mendukung prinsip civilian supremacy. Prabowo menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam, seperti di Aceh saat terjadi tsunami, yang menunjukkan bahwa TNI selalu siap membantu masyarakat. Mendukung prinsip civilian supremacy dan bersikap objektif dalam penilaian terhadap TNI merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh Prabowo.
