Pemerintahan Taiwan, di bawah pimpinan Lai, tengah melakukan langkah baru untuk membatasi pengaruh China dalam pemerintahan. Mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap pegawai sipil dan anggota militer yang memiliki kartu identitas nasional China. Para pegawai yang tidak mengungkapkan kepemilikan kartu identitas nasional China, izin tinggal, atau registrasi rumah tangga China dapat kehilangan kewarganegaraan Taiwan mereka.
Peraturan baru yang diterapkan pada bulan Februari mensyaratkan pegawai sipil, pendidik publik, dan anggota militer untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kartu identitas nasional China. Konsekuensinya adalah kehilangan kewarganegaraan Taiwan jika mereka melanggar peraturan tersebut. Hasil dari fase pertama penyelidikan menunjukkan bahwa hanya dua individu yang memiliki kartu identitas nasional China. Fase kedua penyelidikan akan melibatkan guru dan pejabat pemerintah tingkat kabupaten dan kota.
Dalam upaya lain untuk membatasi pengaruh China, Dewan Urusan Daratan sedang mempertimbangkan sistem pelaporan bagi pegawai sipil yang melakukan perjalanan ke China. Penolakan untuk mematuhi aturan tersebut dapat mengakibatkan denda yang cukup besar bagi pegawai sipil terlibat. Penyelidikan juga menemukan bahwa sejumlah pegawai sipil melakukan perjalanan ke China secara ilegal, yang menciptakan kekhawatiran keamanan nasional.
Perhatian publik terhadap pemegang kartu identitas nasional China oleh warga Taiwan semakin meningkat setelah video viral yang memperlihatkan cara mudahnya mendapatkan kartu identitas nasional China. Meski masih ada perdebatan mengenai jumlah warga Taiwan yang memiliki kartu identitas nasional China, pemerintah Taiwan sedang melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi isu ini. Upaya tersebut dapat dipandang sebagai respons terhadap ancaman keamanan yang terus menerus dihadapi Taiwan, namun juga dapat dimaknai sebagai gerakan politik untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan.
