Pencabutan IUP di Raja Ampat oleh Menteri ESDM dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung arah politik Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki sektor pertambangan di Indonesia. Anggota komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menilai tindakan ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mengutamakan keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang baik. Empat perusahaan yang kehilangan izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham, beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat yang memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik. Christiany juga mengapresiasi pendekatan hati-hati pemerintah terhadap PT Gag Nikel yang masih menunggu keputusan terkait izinnya. Dukungan dari Fraksi Golkar juga menambah legitimasi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi isu tambang di daerah sensitif, sekaligus memperkuat koalisi politik Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi sektor pertambangan. Sinergi antarlembaga dianggap sebagai kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif.
Golkar Dukung Pencabutan IUP di Raja Ampat: Prabowo Reformasi Tambang

Read Also
Recommendation for You

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Hendry Wardana, atas…

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah disiapkan untuk menyambut kedatangan jemaah haji gelombang…

Pada hari Selasa, 17 Juni 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan,…

Operasi TNI Terhadap Kelompok Separatis OPM di Papua Pegunungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan komitmennya…