Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, pihak militer akan mengambil alih kendali keamanan dan ketertiban karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Darurat militer diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab diberlakukannya darurat militer termasuk ancaman seperti pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, kemungkinan pelanggaran wilayah negara, atau gejala lain yang dapat membahayakan negara.
Dampak dari darurat militer antara lain pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur oleh militer, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat. Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup kasus seperti di Timor Timur pada tahun 1999 dan Aceh pada tahun 2003-2004. Meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, penerapan darurat militer seringkali membawa konsekuensi luas, termasuk pembatasan hak-hak sipil dan terganggunya kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
