Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan berbagai organisasi kemahasiswaan dengan respons positif. Mereka telah mengambil langkah untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah agar mendapat perhatian yang sesuai. Pimpinan DPR juga telah berkoordinasi dengan Mensesneg guna persiapan penerimaan aspirasi tersebut. Beberapa dari aspirasi yang disampaikan termasuk dalam kategori 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh DPR dalam waktu dekat.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan bersama. Langkah-langkah telah diambil, termasuk pengiriman surat oleh pimpinan DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap mempertahankan fasilitas keanggotaan mereka. Pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset juga dijadwalkan setelah selesai dengan pembahasan KUHAP.
Partisipasi publik dalam merumuskan Undang-Undang KUHAP tetap dibuka, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu sehingga pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera dimulai. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dengan tujuan menciptakan DPR yang lebih transparan dan efektif. Seluruh anggota DPR saat ini berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu demi meningkatkan kualitas DPR secara keseluruhan.
