Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat untuk Jawa Barat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turun menjadi sekitar Rp28 triliun. Angka ini merupakan hasil revisi dari proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp31,1 triliun, dengan adanya penundaan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun. Meskipun menghadapi penurunan anggaran, Dedi menegaskan bahwa belanja untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat tidak akan berkurang.
Dalam rapat paripurna antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada 31 Oktober, disepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Dalam komposisi belanja daerah untuk tahun 2025, terdapat alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pangan dan pertanian, pembangunan desa, sosial, perekonomian, serta bagi hasil dan hibah. Meskipun terjadi pemangkasan APBD, Dedi menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan layanan publik dan membangun infrastruktur meski dengan keterbatasan anggaran.
