Kasus bullying yang terus meningkat di Indonesia kembali disorot oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Ia mendorong pemerintah mencontoh langkah Korea Selatan yang mencatat riwayat pelaku bullying saat pendaftaran kuliah. Menurut Esti, langkah ini bisa membantu mengurangi kekerasan antarsiswa yang semakin meningkat. Pentingnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mekanisme pengawasan, dan tindakan yang terukur juga menjadi perhatian Esti.
Esti menegaskan bahwa guru perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengatasi kasus bullying. Tanpa kompetensi yang memadai, upaya pencegahan dan penanganan akan sulit efektif. Ia juga secara tegas menyatakan perlunya peningkatan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memasukkan langkah-langkah penanganan bullying yang konkret dan operasional. Esti juga memperingatkan bahwa bullying bukan hanya terbatas pada satu jenis perilaku dan bisa beragam seperti ejekan, pengucilan, perundungan verbal, kekerasan fisik, dan cyberbullying.
Perlunya pemetaan yang jelas tentang tingkatan kasus bullying dan prosedur penanganan yang berbeda juga disorot oleh Esti. Tanpa itu, penanganan kasus bullying bisa menjadi setengah-hati dan tidak efektif. Dengan langkah-langkah konkret dan penguatan regulasi, penanganan bullying di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh.
