Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan kerjasama sipil dan militer sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Eksekutif bagi Personel TNI di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bima menjelaskan bahwa dinamika global yang ditandai dengan rivalitas kekuatan besar, krisis ekonomi dan energi, serta meningkatnya ancaman nontradisional menuntut penguatan sinergi antara unsur sipil dan militer. Stabilitas dianggap sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa.
Menurut Bima, sipil dan militer harus bekerja sebagai satu ekosistem, bukan dua kutub yang saling berhadapan. Tanpa stabilitas, aspek-aspek strategis negara berpotensi terganggu, mulai dari menurunnya investasi, meningkatnya potensi konflik, hingga terhambatnya pembangunan. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun harus mampu menjaga keseimbangan antara supremasi sipil dan efektivitas militer dalam kerangka demokrasi.
Lebih lanjut, Bima memaparkan sejumlah strategi penguatan kerjasama sipil dan militer, antara lain melalui kejelasan peran dan batas kewenangan, penguatan sistem peringatan dini, perencanaan dan koordinasi terpadu, peningkatan kapasitas, serta pengawasan sipil yang akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan, komunikasi yang intensif, kepemimpinan inklusif, serta kesamaan visi lintas sektor. Bima menegaskan, kerjasama sipil-militer yang ideal adalah yang mampu menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sinergi tersebut tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional secara berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
