Komisi VII DPR Soroti Progres Lambat Proyek Industri Strategis
Pemerintah diminta untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek industri pengolahan yang masih berjalan demi manfaatnya terhadap perekonomian nasional yang dapat segera dirasakan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait perkembangan program hilirisasi nasional.
Mengawasi Proyek Industri Pengolahan
Anggota Fraksi Golkar, Yusman, mengatakan bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara rinci perkembangan proyek-proyek yang belum selesai agar proses penyelesaiannya dapat terus dipantau. Dari 14 perusahaan yang sedang berjalan, hanya lima di antaranya sudah selesai. Yusman menekankan bahwa percepatan penyelesaian proyek tersebut sangat penting karena industri pengolahan dinilai memiliki peran besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.
Mendorong Tahap Produksi
Hal serupa disampaikan oleh anggota Fraksi PAN, Alfont, yang meminta pemerintah untuk mendorong proyek-proyek yang masih berjalan agar segera memasuki tahap produksi. “Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont. Pemerintah menyebut sejumlah fasilitas pengolahan telah mulai beroperasi dan menjadi bagian dari program hilirisasi nasional yang ditargetkan memperkuat industri dalam negeri.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan operasional dan keberlanjutan industri. Pemerintah mencatat penerimaan negara bukan pajak sektor minerba mencapai Rp48,95 triliun sepanjang Januari-April 2026 dan meningkat menjadi sekitar Rp56 triliun per 15 Mei 2026.
Legislator PDIP Desak Kemenhaj Cabut Izin KBIH yang Kaplingkan Tenda Jemaah Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengecam keras praktik pengkaplingan tenda jemaah yang ditemukan dalam pelaksanaan haji Indonesia Tahun 2026. Legislator PDIP mendesak Kementerian Agama untuk mencabut izin kepada KBIH yang terlibat dalam praktik tersebut.
