Kemendagri Resmi Luncurkan Instrumen Monev Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri
Pada hari Senin, 25 Mei 2026, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) secara resmi. Instrumen ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. Kemendagri berharap Monev ini dapat menjadi panduan bagi daerah untuk menjalankan kerja sama internasional secara lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sekjen Kemendagri: Kerja Sama Luar Negeri Penting dalam Meningkatkan Harkat Martabat Bangsa
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa untuk mencapai visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia Emas 2045, diperlukan kerja sama lintas negara. Menurutnya, kerja sama dengan pihak luar negeri dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan martabat bangsa. Hingga saat ini, kerja sama antara Pemda dan luar negeri telah terjalin cukup banyak, namun belum memiliki evaluasi yang jelas. Peluncuran instrumen Monev ini diharapkan dapat menciptakan standar yang terukur dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri di tingkat daerah.
Instrumen Monev Sebagai Pedoman bagi Daerah untuk Memahami Faktor Keberhasilan Kerja Sama
Tomsi menegaskan pentingnya pemanfaatan instrumen Monev ini dengan baik serta pemahaman yang mendalam agar setiap daerah mampu melaksanakannya dengan efektif. Dia juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam kerja sama Pemda dengan luar negeri, seperti masalah administrasi, sumber daya manusia, regulasi, dan pembiayaan. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah untuk memahami faktor-faktor keberhasilan kerja sama serta sebagai saran pembelajaran antardaerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Karya Nyata untuk Kemajuan Masyarakat
Tomsi menyoroti bahwa saat ini yang diperlukan adalah hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Kerja sama luar negeri tidak boleh hanya sebatas seremonial semata. Tomsi menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus menghasilkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama lintas negara di berbagai daerah di Indonesia.
