Amerika Serikat menyetujui pemberian visa bagi pejabat senior Iran yang akan menghadiri rangkaian agenda tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Keputusan tersebut diambil ketika hubungan Washington dan Teheran masih dibayangi konflik yang belum terselesaikan.
Persetujuan itu mencakup sejumlah tokoh penting Iran, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Staf penting lainnya juga tercatat dalam delegasi Iran yang akan menghadiri agenda PBB.
Akses delegasi diatur perjanjian 1947
Informasi mengenai pemberian visa tersebut dilaporkan Associated Press pada Kamis, 17 September 2026, dengan mengutip keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Keputusan itu menjadi perhatian karena sebagian anggota parlemen AS secara rutin menyerukan agar pejabat Iran dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat.
Namun, ruang gerak Washington untuk membatasi kehadiran delegasi negara anggota PBB di New York dibatasi oleh Perjanjian Kantor Pusat PBB-AS tahun 1947. Perjanjian tersebut mengharuskan Amerika Serikat memberikan akses tanpa hambatan kepada perwakilan semua negara anggota organisasi itu.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam keputusan terkait delegasi Iran. Dengan persetujuan visa itu, para pejabat Iran dapat menghadiri agenda Majelis Umum PBB sesuai jadwal yang telah ditetapkan, meskipun persoalan antara kedua negara belum menemukan penyelesaian.
Debat Umum berlangsung mulai 22 September
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB telah dibuka di New York pada 8 September 2026. Adapun Debat Umum dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan berlanjut pada 28 September.
Agenda tersebut akan mempertemukan perwakilan negara-negara anggota PBB dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi. Kehadiran delegasi Iran berlangsung dalam forum multilateral yang juga diikuti negara-negara lain, termasuk Rusia.
Menurut Sputnik, Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Lavrov dijadwalkan menyampaikan pidato pada 26 September.
Pemberian visa bagi presiden, menteri luar negeri, serta pejabat Iran lainnya memperlihatkan bahwa kewajiban Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah PBB tetap berlaku di tengah ketegangan bilateral. Di saat yang sama, keputusan itu berlangsung dalam konteks adanya desakan dari sejumlah anggota parlemen AS untuk membatasi akses pejabat Iran ke negara tersebut.
