Insiden ledakan amunisi kedaluwarsa milik TNI di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang masih menjadi perhatian DPR RI. Dari 13 korban tewas, 9 di antaranya adalah warga sipil. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya pemusnahan amunisi yang tidak layak dilakukan di lokasi yang steril dari warga sipil. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terulangnya insiden serupa di Garut.
Amelia juga menyoroti perlunya TNI dan aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap gudang amunisi, terutama yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diberi akses untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut karena dapat membahayakan dan memicu ledakan susulan.
Selain itu, Amelia mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI agar segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang. Dia juga menekankan perlunya memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya.
Amelia mengakui bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah terutama karena penempatan gudang amunisi yang dulunya terpencil kini berubah menjadi padat penduduk. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan populasi bukanlah alasan untuk mengabaikan risiko yang ada. Komisi I DPR RI juga akan terus melakukan pembaruan dan pengawasan terhadap sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat.
Amelia juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan tersebut. Dia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah secara konkret untuk membantu para korban dan keluarga yang terdampak. Amelia juga menegaskan pentingnya menghindari terulangnya tragedi ledakan gudang amunisi seperti yang pernah terjadi di Cilandak pada tahun 1984.
