DPRD Kabupaten Pangandaran Serius dalam Menanggapi Opini WDP BPK
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Kabupaten Pangandaran dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut menjadi sorotan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diberikan 12 rekomendasi terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa poin rekomendasi yang utama termasuk dalam rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat memperoleh peningkatan di masa yang akan datang. Ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
