Sabtu, 16 Agustus 2025 – 20:23 WIB
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Harris Arthur Hedar, menganggap Presiden RI Prabowo Subianto sangat memperhatikan penerapan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan untuk semua tanpa terkecuali. Harris mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
Menurut Harris, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Harris yakin bahwa Prabowo mampu menjalankan prinsip tersebut dengan baik dan konsisten. Sebagai Wakil Rektor Universitas Jayabaya dan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI), Harris menyebut ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam penegakan hukum di Indonesia.
Harris menyoroti praktik korupsi, mafia peradilan, dan intervensi politik yang membuat masyarakat skeptis terhadap penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa inilah momentum penting untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, seperti memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan. Harris juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam mengimplementasikan reformasi hukum tersebut.
Dia menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum perlu diperkuat, penanganan kasus besar harus dilakukan secara terbuka, dan harus ada kebijakan zero tolerance bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Harris juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang terintegrasi antara negara dan organisasi profesi hukum untuk memperkuat sistem hukum yang berintegritas.
Harris menggarisbawahi bahwa pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil. Namun, ia menekankan bahwa langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum perlu diikuti untuk menjaga momentum tersebut.
