Pada Kamis, 4 September 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Bulog. Langkah ini sangat penting terutama bagi 214 daerah yang sedang mengalami kenaikan harga beras.
Mendagri menekankan pentingnya memanfaatkan cadangan beras pemerintah dari Bulog untuk melakukan intervensi di 214 kabupaten/kota yang sedang mengalami kenaikan harga beras. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Beras di 214 Pemerintah Daerah secara virtual, Mendagri menyampaikan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog untuk melaksanakan operasi pasar melalui penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pemda.
Beras sebagai komoditas utama yang berpengaruh pada inflasi, tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025. Kenaikan harga beras menjadi perhatian utama, sehingga operasi pasar beras SPHP diharapkan dapat menstabilkan harga beras dengan melibatkan pemerintah daerah.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Semua pihak, termasuk Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, hadir dalam rapat tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penyaluran beras SPHP mengoptimalkan sasaran masyarakat kurang mampu dengan baik dan berkelanjutan hingga akhir tahun.
