Mendorong Percepatan Pembangunan di Tanah Papua
Pada Selasa, 26 Mei 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Pernyataan itu disampaikannya dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua di Hotel Novotel Jakarta Cikini.
Memperkuat Kemitraan dan Kolaborasi Efektif
Forum tersebut menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan pembangunan di Tanah Papua melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang efektif. Acara ini bertujuan sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menyampaikan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua merupakan agenda prioritas nasional yang mendapat perhatian penuh dari Presiden dan Pemerintah Indonesia. Komitmen ini tercermin melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah afirmatif yang telah diambil.
Langkah Strategis untuk Papua
Ribka juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mencapai keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Salah satu langkah strategis adalah penetapan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.
RIPPP Tahun 2022–2041 menekankan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta peran masyarakat adat dan budaya lokal. Fokus pembangunan diarahkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
