Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Menyikapi hal ini, muncul kebutuhan akan penyelesaian dan penanganan yang cermat serta berkelanjutan agar konflik terkait pemasangan KJA ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD

Read Also
Recommendation for You

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran…

Kabar gembira datang dari DPRD Kabupaten Pangandaran yang berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam…

Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan…

Pada hari Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk…

DPRD Kabupaten Pangandaran Serius dalam Menanggapi Opini WDP BPK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten…